Penerapan E – SKP Belum Maksimal, Plt BKPSDM, Drs Imanuel M Anie, M. Si Himbau SKPD Capai Target Tahun 2024 Lewat Coaching Clinic
Facebook
Twitter
WhatsApp

www.sumbabaratkab.go.id. Waikabubak, 23/1/2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumba Barat menyelenggarakan Coaching Clinic untuk penyusunan SKP menggunakan aplikasi E-Kinerja bagi seluruh SKPD dan Unit Kerja di Sumba Barat. Kegiatan ini berlangsung selama hampir sebulan, dimulai dari Senin, 22 Januari 2024, hingga 21 Februari 2024, di aula pertemuan BKPSDM. E – Kinerja adalah platform yang memberikan evaluasi penilaian kinerja pegawai negeri sipil secara akuntabel dan transparan. Coaching clinic ini memberikan bimbingan dan pendampingan kepada 5 perwakilan dari setiap SKPD untuk menyusun SKP menggunakan aplikasi E – Kinerja.”

Menurut Sekretaris BKPSDM, Daud Eda Bora, SH, pelatihan ini sudah dilaksanakan beberapa kali sejak tahun 2021; sayangnya, hampir semua SKPD belum melaksanakannya. Oleh karena itu, tahun ini, BKPSDM berharap semua perangkat daerah dapat menyusun SKP E – Kinerja. Plt BKPSDM Imanuel Anie menargetkan bahwa pada tahun 2024, setidaknya di tingkat kabupaten, tidak akan ada lagi kendala teknis dalam penyusunan E – SKP bagi semua PNS.

Aplikasi E – Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE), sebagai bagian dari program Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN, sesuai dengan amanah Presiden Nomor 95 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Pengelolaan Kinerja Pegawai. Aplikasi ini mendukung pengelolaan kinerja PNS karena terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI – ASN BKN).

Terdapat delapan tujuan E – Kinerja, yaitu :

  1. Meningkatkan kinerja organisasi dan aparatur.
  2. Menjadi salah satu instrumen dalam penataan dan penyempurnaan organisasi.
  3. Menjadi alat ukur prestasi kerja organisasi dan aparatur.
  4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur dengan mengacu pada prinsip keadilan “equal job for

equal pay”.

  1. Mendorong terciptanya kompetisi yang sehat antara aparatur.
  2. Meningkatkan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia).
  3. Menumbuhkan kreativitas dan inovasi kerja yang lebih tinggi.
  4. Merekam pekerjaan harian aparatur sesuai dengan jabatan dan beban kerja.

Pencapaian sasaran kinerja pegawai, sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah, diharapkan dapat mewujudkan Good Governance.

 

Narasi dan foto: Odie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top