Rapat Koordinasi Pembahasan Peraturan Bupati PAUD HI

Waikabubak |26 maret 2021. Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif (PAUD HI) adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis, yang meliputi; perkembangan fisik, sosial emosional, bahasa dan kognitif. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini HI menyebutkan bahwa tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integratif (PAUD-HI) adalah 1) terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral, emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur, 2) terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada, 3) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antara lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah, dan 4) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik integrative.

Kabupaten Sumba Barat telah memiliki Perbup PAUD HI Nomor 02 Tahun 2011 yang mengatur empat layanan dasar. Jika merujuk pada Perpres Nomor 60 Tahun 2013, PAUD HI memiliki lima layanan holistik integratif yang terdiri atas layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan. Berdasarkan hasil telaah BAPPEDA bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat yang difasilitasi oleh mitra Stimulant dan Save the Children didapati substansi perubahan materi rencangan revisi Perbup PAUD HI melampaui 50% perubahan, sehingga jika mengacu pada peraturan penyusunan perundangan yang berlaku maka Perbup PAUD HI Nomor 2 Tahun 2011 akan di cabut dan digantikan dengan Perbup PAUD HI yang menyesuikan dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2013. Untuk menindaklanjuti hasil telahan tersebut maka Perkumpulan Stimulant Instutute (PSI) dan Save the Children memfasilitasi rapat koordinasi PAUD HI. Peran kedua mitra pemerintah ini mendorong pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa untuk menyusun Peraturan Bupati dan Peraturan Desa tentang Penyelenggraan PAUD HI. Pada tahun 2020, 10 desa akan menjadi target penyusunan Perdes. Desa tersebut adalah Rua, Doka Kaka, Tebara, Tematana, Kalembu Kuni, Lingu Lango, Gaura, Weelibo, Bondo Hula dan Waimangoma. Proses penyusunan Perdes akan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pertemuan koordinasi membahas Perbup PAUD HI, bertujuan untuk mengevaluasi kerja tim taman Pawodda selama tahun 2020, menyusun draft Peraturan Bupati tentang Pengembangan PAUD HI dan menyusun rencana aksi dalam percepatan pengesahan Perbup dan penetapan peraturan desa PAUD HI. Rapat koordinasi bertempat di aula SMA Kristen Waikabubak, dan dihadiri oleh 27 peserta (6 perempuan dan 21 laki-laki), terdiri dari anggota taman Pawodda kabupaten, perwakilan dinas terkait dan 10 kepala desa PAUD HI.

Acara ini di buka oleh Kepala BAPPEDA, Titus Diaz Liurai, S.Sos, MM. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa proses evaluasi perlu dilakukan, sebab dengan evaluasi kita dapat menemukan kelemahan, dan dari kelemahan kita dapat mengambil langkah yang tepat untuk pelaksanaan program PAUD HI yang tepat. Sumba Barat telah memiliki Perbup PAUD HI Nomor 2 Tahun 2011, namun dalam berjalannya waktu dan banyak dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah, sosial dan sebagainya. Dengan adanya regulasi – regulasi terbaru tentang PAUD HI, mengharuskan kita untuk melakukan revisi Perbup. Hasil diskusi  bersama Bagian Hukum Setda, dari teknis perundang-undangan dan substansi sebuah regulasi 50% mengalami perubahan, maka bukan lagi revisi melainkan pencabutan. Hari ini kita akan menyusun regulasi baru tentang penyelenggaraan PAUD HI. Pemerintah desa dihadirkan agar memenuhi harapan kita semua, bahwa tidak hanya Perbup di tingkat kabupaten tetapi perlu dielaborasi lebih lanjut dengan Perdes tentang PAUD HI. Mari kita bekerjasama dan memberikan sumbangan pemikiran sehingga substansi dari Perbup dapat berkualitas, sehingga memiliki dampak yang baik dalam menyelesaikan persoalan kebutuhan anak di Kabupaten Sumba Barat.

Turut hadir dalam acara ini adalah Ketua Taman Pawodda, Lukas L. Gallu, SH, beliau menyampaikan pesan agar semua pihak perlu berkontribusi dalam pemenuhan hak anak di Sumba Barat. Mari kita bergandengan tangan, mulai dari pemerintah kabupaten dan desa  untuk mendukung pemenuhan hak anak – anak Sumba Barat. Harapannya hasil diskusi kita, dapat menghasilkan regulasi yang dapat membantu anak-anak menjadi sehat, cerdas dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan anak. Pemerintah desa dihadirkan dalam kesempatan ini, agar desa dapat menindaklanjuti dengan menyusun peraturan desa tentang PAUD HI. Perdes diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pemerintah dari regulasi dan dukungan dana.

Untuk mencerahkan mainset dari peserta rapat terkait mekanisme hukum sesuai aturan perundang – undangan, kepala Bagian Hukum Setda, Agus Jaha, SH. Beliau menekankan pada tata cara penyusunan produk hukum. Membentuk sebuah produk hukum ada dua hal yang wajib dipatuhi, yakni; penuhi perintah aturan yang lebih tinggi atau perintah undang – undang dan kewenangan. Beliau menekankan bahwa dalam menyusun produk hukum, wajib dikonsultasikan dengan bagian hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan subtansi dan teknis penulisan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Mari kita mulai membiasakan diri untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku, sebab sesuatu yang baik jangan dilakukan karena terpaksa.

Diskusi pembahasan substansi Perbup PAUD HI, difasilitasi oleh Frans Da Lopez (program coordinator ECCD/PAUD PSI). Peserta rapat memberikan input untuk memperbaharui dan melengkapi dokumen Perbup PAUD HI, dimulai dari Bab, Pasal dan Ayat. Dinamika diskusi berjalan dengan baik, peserta berkontribusi untuk melengkapi dokumen Perbup. Selanjutnya, BAPPEDA dan Bagian Hukum Setda menyepakati untuk menjadwalkan kembali pertemuan penyusun Perbup PAUD HI berdasarkan input dari dinas terkait.

Acara ini diakhiri dengan menentukan rencana aksi selanjutnya pasca penetapan Perbup yang rencananya akan dilakukan pada Mei 2021. (PSI RED)

Bagikan Informasi Ini

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *