Rapat Koordinasi Pembudayaan Literasi, Inovasi dan Kreativitas Lintas Kementerian dan Lembaga Di Kabupaten Sumba Barat

Waikabubak, 27 Juli 2022
Rapat Koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga yang bertempat di aula Bupati Sumba Barat dan dibuka dengan resmi oleh Asisten Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas, Kemenko PMK yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sumba Barat, Sekretaris Daerah, Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, dan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan dan daftar undangan :

Perwakilan Kemenko PMK, Perwakilan Kemenko Maritim dan Investasi, Perwakilan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kemenkoinfo, Perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi, Perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Perpustakaan Nasional, dan Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Sumba Barat sangat mengaharapkan kedatangan sejumlah Perwakilan dari Kementerian dan Lembaga akan membawa dampak positif bagi pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sumba Barat yang mampu menguasai tehnologi informasi serta mampu mengembangkan budaya literasi dan inovasi serta mampu mengembangkan ide yang bermanfaat bagi kemajuan SDM di Sumba Barat.
Segala potensi yang dimiliki Kabupaten Sumba Barat baik itu bidang Pariwisata sebagai leading sector dalam peningkatann sumber pendapatan daerah, potensi kelautan, wisata alam dan budaya, belum mampu dikelola secara maksimal karena berbagai faktor penghambatnya, untuk menciptakan manusia yang berkualitas, pembentukan karakter serta untuk penguatan layanan dasar produktivitas diperlukan adanya Gedung Perpustakaan Daerah.
Pada kesempatan ini juga Wakil Bupati Sumba Barat menyampaikan keinginan masyarakat Sumba Barat agar dapat memiliki Gedung Olahraga (GOR) yang kedepannya diharapkan dapat menjadi salah satu vanue pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON). Dalam paparan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat mengatakan antara lain kendala – kendala yang dihadapi adalah kemampuan literasi dengan poin 1,45%, akses internet 25, 5% dalam pembelajaran online selama pandemi sangatlah terkendala, serta permasalahan Pemerintah Daerah adalah pengolahan pertanian yang masih bersifat subsisten dan belum berorintasi pasar.
Dalam rakor ini juga para perwakilan Kementerian dan Lembaga menyampaikan paparan materi sesuai bidangnya masing – masing antara lain oleh Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat mengatakan bahwa Sumba secara keseluruhan selalu mendapat perhatian Pemerintah Pusat melalui Revitalisasi Desa Adat, dan untuk Kepercayaan Marapu diupayakan agar mendapat legalitas Pemerintah melalui Perda ataupun Surat Keputusan Bupati serta usulan tenaga pendidik yang berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Kepala Perpustakaan Nasional mengatakan dalam paparannya upaya pengembangan budaya kegemaran baca dan literasi pada masyarakat, sebaran perpustakaan Nasional di Indonesia terkhususnya di Kepualauan Nusa Tenggara hanya 4% lebih dan nilai kegemaran baca di NTT 63%.
Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga, mengatakan dukungan Pemerintah Pusat terhadap peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Sumba Barat, dan dukungan sarana dan prasarana olahraga serta peningkatan industry olahraga rekreasi.
Direktur pengembangan Destinasi II mengatakan dukungan Pemerintah Pusat dalam upaya pengembangan destinasi wisata di daerah dengan wajib menjadikan pariwisata sebagai leading sector sebagai kunci keberhasilan kemajuan pariwisata daerah.
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Tangkap mengatakan dukungan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan penangkapan hasil laut melalui kebijakan kapal perikanan dan alat tangkap ikan Tahun Anggaran 2022, dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat salah 1(satu) kampung nelayan maju (KALAJU).
Direktur Fungsi Keaksaraan mengatakan kebijakan Pemerintah 1 desa 1 paud.
Direktur Bakti Kemenkominfo mengatakan Bakti adalah untuk melayani wilayah yang tidak tersentuh layanan komersial dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi membangun dari pinggiran.

Tim Redaksi DKIPS.

Bagikan Informasi Ini

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *