Sumba Barat Bentuk Satgas Mafia Tanah

Waikabubak – Pemerintah Kabupaten sumba barat bersama Forkopimda akan membentuk Satuan Tugas Mafia Tanah. Gagasan tersebut merupakan terobosan yang dilakukan Pemerintah Daerah Sumba Barat untuk membasmi praktek praktek percaloan tanah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya tanah tanah potensial yang berada di sekitar wilayah pantai. Hal tersebut disampaikan oleh Pjs. Bupati Sumba Barat Drs. Semuel D. Pakereng, M. Si dalam sambutannya pada acara Penyerahan Secara Simbolis Sertifikat Tanah Untuk Rakyat bertempat di Aula Bupati Sumba Barat. Senin (9/11)

Pemerintah Sumba Barat dalam waktu dekat ini akan menyusun regulasi yang akan memayungi satgas yang akan dibentuk, yang akan melibatkan semua unsur terkait baik dari Pemerintah daerah, TNI-POLRI dan Badan Pertanahan. Dan diharapkan Satgas Mafia Tanah dengan Sinegritis yang tinggi dari semua unsur dapat menghilangkan permasalahan sengketa tanah di Bumi Marapu Pada Eweta Manda Elu.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kapolres Sumba Barat AKBP. FX IRWAN ARIANTO. S.I.K, M.H , Kepala Kantor Pertanahan Budiyanto, S.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Imanuel Mesakh Anie, M. Si bersama pimpinan Organisaasi Perangkat Daerah, Sekretaris Kecamatan Tana Righu dan Kepala Desa Lokory.
RED. DKIPS

Bagikan Informasi Ini

1 Comment

  • 1. Saya sangat gembira sekali dengan informasi bahwa akan segera dibentuk Satuan Tugas Mafia Tanah di Kabupaten ini, Saya sangat berharap banyak pada komunitas ini kedepannya. Menurut Saya ini merupakan bentuk perhatian ( dan belum dikatakan perlindungan) pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Dengan hadirnya satgas ini, nantinya pemerintah tidak hanya memberi perhatian tetapi dapat melindungi kepentingan masyarakat.
    2. Lebih dari sebagian besar tanah di pesisir pantai di pulau sumba ini sudah bukan milik masyarakat sumba, tetapi telah dimiliki oleh “orang” yg notabenenya bukan KTP sumba. Dengan hadirnya satgas ini, saya/kita berharap semoga satgas ini dapat memberikan masukan2 kepada pemerintah dan DPR di kabupaten ini, sekiranya lahan yg sdh di”beli” sekian waktu lama tetapi tidak difungsikan sesuai peruntukannya, maka itu menjadi pintu masuk utk mengambil kembali lahan tersebut sebagi milik pemerintah.
    3. Demikian koment saya dan lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kata yg salah. SALAM SUMBA BARAT MAJU.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *