Waikabubak, Mewakili Bupati Sumba Barat Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Imanuel M. Anie,M. Si membuka dengan resmi kegiatan Bimtek Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bagi ASN pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 dengan narasumber ibu Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH, M. Si dan Dr. Drs. I Wayan Sumarajaya, M. Si dari BKPSDM Provinsi Bali serta Bapak N. Gede Ari Jayadi, S.STP, M. Si dari Biro Organisasi Setda Provinsi Bali yang bertempat di Aula Hotel Rakuta pada Senin 05 Desember 2022.
Dengan di tetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menyatakan bahwa untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal seiring dengan makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah perlu dilakukan pembahuruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), SDM aparatur dan ketatalaksanaan serta membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi, serta peranannya masing – masing secara bersih, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Bimtek yang dilaksanakan ini merupakan langkah strategis reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan kesesuaian, antara tuntutan tugas dalam jabatan, dengan pegawai yang akan menduduki jabatan. Hasil Anjab dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelembagaan maupun ketatalaksanaan kepegawaian pada perangkat daerah yang ada pada pemerintah daerah.
Untuk itu diharapkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti setiap materi yang di sampaikan oleh narasumber dengan baik, sehingga bimtek yang di laksanakan pada hari ini benar – benar membawa manfaat dan akan semakin memberikan arah dan pemahaman kepada peserta mengenai Teknik penyusunan analisis beban kerja yang akan di susun, supaya terarah dan sistematis sesuai dengan kebutuhan, sehingga tercipta peningkatan efisiensi, efekvitas dan transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan masyarakat Sumba Barat yang maju,berdaya saing dan berkeadilan.
Tim Redaksi DKIPS
