Waikabubak-Selasa,20/10/20, Dijumpai selepas Workshop, di aula rapat Kantor Bupati Sumba Barat, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat, Ir. Yanis Eklemens Luther Chr Loebaloe, selaku Wakil Ketua III Satuan Tugas Penanganan Covid -19 Kabupaten Sumba Barat menyampaikan kepada DKIPS, bahwa Perkumpulan Stimulant Institute (PSI) dan Save The Children (STC), menggandeng Kalak BPBD untuk memimpin jalannya diskusi dalam kegiatan workshop maupun pelaksanaan monev PAUD HI beberapa waktu lalu, bukanlah karena kompetensi yang dimiliki, namun karena keterkaitan tugas, sebab dalam SK Satuan Tugas Penanganan Covid 19 yang baru, Kalak BPBD merupakan salah satu wakil Ketua, dan sekretariat Satgas saat ini juga berada di BPBD. Disamping itu, dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pada masa pandemic, harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID 19. Berdasarkan hal tersebut, maka keterlibatan Kalak dalam kegiatan sesungguhnya adalah keterlibatan Satuan Tugas penanganan Covid 19 dalam berbagai kegiatan.
Lebih Lanjut Yanis Loebaloe menyampaikan bahwa pada masa pandemi COVID saat ini, COVID seakan menjadi kambing hitam dari semua kegiatan yang tertunda, covid yang disalahkan atas kemacetan kegiatan. Padahal sesungguhnya COVID tidak bisa disalahkan, tapi ditegaskan oleh Yanis bahwa KITA HARUS BERDAMAI DENGAN COVID, artinya tidak boleh ada kegiatan yang macet karena covid, dan agar tidak macet maka laksanakan protokol kesehatan demikian serunya. Dan keterlibatan Satgas Penanganan Covid 19 saat ini dalam kegiatan yang dilakukan Pemda bersama dengan PSI dan STC merupakan suatu implementasi bentuk dukungan satgas untuk kita mulai belajar berdamai dengan Covid dengan selalui menjaga protocol kesehatan.
Berkaitan dengan hasil monev yang disampaikan workshop saat ini, Yanis menyampaikan bahwa hasil monev membawa “terang bederang” bagi kita, bahwa selama ini apa yang telah dibuat oleh pemerintah ternyata belum maksimal, belum sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu rumusan-rumusan yang telah dilahirkan dalam diskusi workshop ini harus ada tindak lanjut ke depan. Terlebih dengan adanya keterlibatan NGO pihak diluar system pemerintahan yang telah membantu banyak dalam menguak isu permasalah yang ada, maka sudah semestinya kita pemerintah daerah terutama perangkat daerah terkait untuk bersama-sama mencari solusi melalui program kegiatan yang dimilikinya serta sangat diharapkan adanya peran aktif Bappeda dan BKAPD dalam perencanaan dan penganggarannya.
Yanis sangat berharap kegiatan ini tidak terputus hari ini saja, namun harus ada evaluasi secara periodik, untuk mengetahui apakah sudah ada tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan atau tidak. Dalam Akhir wawancaranya Wakil Ketua Satgas ini kembali menyerukan untuk MARI BERDAMAI DENGAN COVID dengan MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN. (RED.AR-DKIPS)
