Kegiatan Pimpinan

Launching Implementasi Pembayaran Pajak Daerah Secara Digital Di Kabupaten Sumba Barat

https://sumbabaratkab.go.id Waikabubak, Wakil Bupati Sumba Barat John Lado Bora Kabba, S. Pd mengikuti kegiatan dan membuka dengan resmi Launching Implementasi Pembayaran Pajak Daerah Secara Virtual di Kabupaten Sumba Barat, turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Direktur Dana dan Treasury Bank NTT, pejabat yang mewakili Pimpinan DPRD, Ketua Komisi B DPRD Sumba Barat, Anggota Forkompimda atau pejabat yang mewakili, pejabat yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Ketua Pengadilan Agama Waikabubak, para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda, para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja, Camat, Lurah, Kepala Desa, para pimpinan Instansi Vertikal dan BUMN, Ketua dan Wakil ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Sumba Barat, para pimpinan organisasi Wanita se – Kabupaten Sumba Barat, Pimpinan PT. Bank NTT Cabang Waikabubak, Direktur PT. Transaksi Monitor Digital, Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan para wajib pajak, pengusaha dan Notaris.

Dalam arahannya Wakil Bupati Sumba Barat, mengatakan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di bidang keuangan, penerapan keuangan inklusif, dan pembangunan perekonomian daerah yang mengadopsi perkembangan sistim perekonomian dan perdagangan digital sebagai suatu ekosistem baru pegelolaan keuangan di daerah, maka diperlukan langkah – langkah antisipatif yang moderat dan inovatif oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan dan menjamin pertumbuhan perekonomian daerah dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional di tengah gejolak perubahan – perubahan yang terus terjadi.

Ditambahkan pula Pemerintah Daerah menyadari saat ini masyarakat membutuhkan pelayanan yang praktis, cepat dan mudah dan jika perlu melakukan tranksasksi tanpa harus meninggalkan tempat usahanya, oleh karena itu dengan adanya layanan sistem pengelolaan pajak secara online ini, dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak melakukan transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah tentu untuk memulai sebuah gaya hidup baru (gaya hidup digital), membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang baik dari sisi pemerintah daerah maupun sisi wajib pajak daerah agar berkomitmen berada dalam satu semangat, sehingga inilah jawaban terhadap tantangan serta peluang atas berbagai tuntutan masyarakat di era digitalisasi ini.

Dengan dilaunchingnya aplikasi ini Wakil Bupati berharap, dapat menjadi momentum awal bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk berinovasi satu tingkat lebih baik dan menghasilkan kualitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat, dan juga bagi Badan Pendapatan Daerah  selaku Perangkat Daerah yang diberi tugas  dan tanggung jawab dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk terus melakukan pengembangan sistem sehingga dapat meningkatan PAD sesuai dengan potensi pajak daerah yang dimiliki Kabupaten Sumba Barat dan kita mampu mewujudkan kehidupan rakyat Sumba Barat yang maju,berdaya saing dan berkeadilan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Tim Redaksi

Bagikan Informasi Ini

Rapat Evaluasi TIPD dan TPKAD Dengan Instansi Terkait Di Tingkat Kabupaten Sumba Barat

https://sumbabaratkab.go.id Waikabubak, Bagian Ekonomi dan ESDM menyelenggarakan Rapat Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) dan Tim Percepatan Akses keuangan Daerah (TPAKD)  kestabilan ekonomi produktif, dan dihadiri oleh anggota TPID dan TPAKD bertempat di Aula Kantor Bupati pada Rabu, 21 Desember 2022.

Dalam sambutannya Bupati Sumba Barat mengatakan rapat ini merupakan langkah strategis untuk mengukur penerapan program TPID dan TPAKD sampai pada saat akhir tahun anggaran, demikian juga pada target kerjasama yang sinergis antara perangkat daerah, instansi vertikal, dan stake holder serta untuk meminimalisir munculnya permasalahan baru di tingkat masyarakat.

 

Ditambahkan pula data yang dikompilasi TPID bahwa tingkat inflasi di Sumba Barat periode November 2022 tehadap November 2021 sebesar 3¸36 % dimana angka ini berada pada titik aman inflasi 2 – 4% . walaupun demikian tetap dibutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak untuk mempertahankan kestabilan kondisi ini. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur inflasi diukur di kabupaten/kota yaitu Kota Kupang, Maumere dan Waingapu (untuk  seluruh wilayah Sumba diukur di Kota Waingapu).

Untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Sumba Barat sepanjang tahun 2022 telah melaksanakan berbagai upaya antara lain: 1/. Pasar Murah; 2/. Penyiapan Dana Tak Terduga; 3/. Pengawasan BBM Subsidi; 4/. Pembentukan dan Pembagian Bapak/Ibu Asuh; 5/. Ketahanan Pangan antara lain tanam jagung panen sapi; 6/. Pengawasan Harga Sembako; 7/. Kerjasama antar Daerah; 8/. Mengikuti Rakornas TPID yang dipimpin oleh  Menteri Dalam Negeri setiap minggu melalui Video conference.

 

Bupati berharap melalui rapat evaluasi ini dapat diketahui sejauhmana progres implementasi program kerja TPID dan TPAKD dalam rangka menjaga stabilitas inflasi, sehingga dapat menginventarisir kendala atau permasalahan yang ditemui demi pencapaian program kerja TPAKD Sumba Barat di tahun yang akan datang. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan kinerja dalam mengimplementasikan program TPAKD kedepannya, dengan cara saling bekerja sama saling bersinergi dan berkolaborasi demi menuju Kabupaten Sumba Barat yang lebih baik, sejahtera sebagai bentuk pengabdian kita kepada Pada Eweta Manda Elu yang kita banggakan.

Tim Redaksi.

Bagikan Informasi Ini

Apel Kesadaran Lingkup Pemerintah Daerah Bersama TNI dan POLRI

Waikabubak, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melaksanakan Apel Kesadaran Lingkup Pemerintah Daerah bersama TNI dan Polri, bertempat di halaman Kantor Bupati Sumba Barat, pada Senin 17 Desember 2022.

Apel Kesadaran ini dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, dihadiri bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat beserta seluruh jajarannya, Wakil Bupati Sumba Tengah bersama jajarannya, Forkompimda Sumba Barat, Kapolres Sumba Barat beserta jajarannya, Wadanki 2 Batalyon C Pelopor Sumba Barat dan Jajarannya, Para Kepala Sekolah SD dan SMP se – Kabupaten Sumba Barat, Perwakilan Pelajar Tingkat SMA, dan PAUD se – Kabupaten Sumba Barat.

Dalam sambutannya kapolda NTT menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat atas sambutan yang luar biasa bagi Kapolda beserta rombongan,  ketertiban dan keamanan di daerah merupakan tanggungjawab bersama semua pihak agar dapat terwujud kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat, untuk itu diharapkan kerjasama yang baik saling bergandengan tangan dalam mencapai tujuan tersebut, ditambahkan pula dalam menghadapi tahun politik yang akan sangat dibutuhkan peran serta semua pihak dalam menciptakan situasi poltik yang aman dan damai dalam kehidupan sehari – hari.

Kapolda juga berharap dengan kehadirannya dapat memotivasi generasi muda terutama para pelajar agar lebih semangat lagi dalam mengejar cita – citanya, jangan mudah berputus asa, mempunyai daya saing yang tinggi, mau berjuang dan lebih terutama jauhi narkoba dan miras.

Tim Redaksi.

Bagikan Informasi Ini

Uji Publik Rancangan Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Anggota DRRD  Kabupaten Sumba Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Waikabubak, KPU Kabupaten Sumba Barat menyelenggarakan kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilih  (Dapil) Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan dibuka dengan resmi oleh Ketua KPU Sumba Barat, dan dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Pejabat yang mewakili Kapolres Sumba Barat, Pejabat yang mewakili Dandim 1613, Kepala Desa se – Kecamatan Lamboya dan Wanokaka, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Anggota KPU Sumba Barat, kegiatan ini berlangsung di Aula KPU Sumba Barat, pada Rabu 14 Desember 2022.

Dalam sambutannya Ketua KPU mengatakan bahwa saat ini kita dalam persiapan menuju pemilu 2024 pemilu yang tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 namun persiapan sudah harus dimulai dari sekarang, karena pemilu 2024 adalah pemilu yang akan memilih 5 kategori pilihan yaitu  Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi , dan DPRD Kabupaten yang artinya ada 5 surat suara yang diterima, sehingga momen ini menjadi sangat penting dalam mempersiapkan segala sesuatunya hingga pada saat pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Dapat diinformasikan saat ini KPU telah melalui beberapa tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu 2024, yaitu penetapan Partai peserta Pemilu dan Penetapan Dapil dan Jumlah Kursi yang dalam uji publiknya akan dimulai pada tanggal 16 Desember dan akan memasuki tahapan pemuktahiran data pemilih, dimana rancangan pertama merupakan rancangan sesuai dengan penatapan dapil pemilu sebelumnya, yaitu 1/. Sumba Barat 1 : Kecamatan Kota Waikabubak, 2/. Sumba Barat 2 : Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Laboya Barat, 3/. Sumba Barat 3 : Kecamatan Tana Righu, 4/. Sumba Barat 4 : Kecamatan Loli. Rancangan kedua dibuat berdasarkan permintaan dari beberapa Partai Politik dan Tokoh Masyarakat dan telah di sampaikan saat kegiatan Sosialisasi PKPU 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum, pada tanggal 19 November 2022 bahwa Dapil Sumba Barat 2 dipecah sehingga bisa menjadi 2 Dapil dimana Kecamatan Wanokaka di buatkan Dapil tersendiri : 1/. Sumba Barat 1 : Kecamatan Kota Waikabubak, 2/. Sumba Barat 2 : Kecamatan Wanukaka, 3/. Sumba Barat 3 : Kecamatan Lamboya, Kecamatan Laboya Barat, 4/. Sumba Barat 4 : Kecamatan Tana Righu, 5/. Sumba Barat 5 : Kecamatan Loli. Dengan dasar pengajuan gabungan Kecamatan atau bagian dari Kecamatan yang di bentuk sebagai dasar pengajuan calon oleh Pimpinan Partai Politik dengan menggunakan 7 prinsip mengenai : Kesetaraan nilai suara memenuhi syarat, Ketaatan pada sistim pemilu yang proposional tidak memenuhi syarat Sumba Barat 3 karena hanya memperoleh 4 kursi akan tetapi jika dilihat dari 6 prinsip lainya memenuhi syarat sehingga Dapil Sumba Barat 3 tetap menjadi dapil sendiri, Proporsionalitas memenuhi syarat, Integralitas wilayah memenuhi syarat, Berada dalam satu wilayah yang sama bagi yang memenuhi syarat, Kohesivitas memenuhi syarat, Kesinambungan memenuhi syarat.

Adapun dasar KPU menyusun dapil berdasarkan keputusan KPU nomor 457 Tahun 2022 Kabupaten Sumba Barat untuk data kependudukan per Kecamatan se – Sumba Barat adalah 149.802 yang berarti alokasi kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat adalah tetap 25 kursi.

Ketua KPU berharap dengan kegiatan hari ini, KPU bisa mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai kedua rancangan tersebut diatas sehingga menjadi bahan pelaporan ke tingkat Provinsi dan ke KPU RI untuk jadi bahan pertimbangan selanjutnya.

 

Tim Redaksi.

Bagikan Informasi Ini